21.13

Kepala Biro Hukum Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR Johnson Karo

Kepala Biro Hukum Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR Johnson Karo, membenarkan kabar bahwa parlemen itu berencana melayangkan somasi kepada Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). “Rencana itu sedang kami matangkan,” kata Johnson kepada media, Rabu 18 Mei 2011.

Sebelumnya, FITRA merilis data berisi rincian jatah pulsa telepon untuk anggota DPR. Berdasarkan penelusuran lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu, tiap anggota dewan mendapat jatah pulsa sebesar Rp14 juta per bulan, dan alokasi isi pulsa sebesar Rp168 juta per tahun.

Dengan demikian, total anggaran isi pulsa untuk ke-560 anggota DPR mencapai Rp151 miliar per tahun. Namun data FITRA itu dibantah oleh para anggota dan pimpinan DPR.

Setjen DPR pun memberikan bantahan resmi terkait hal itu. “Tidak benar ada anggaran untuk uang pulsa. Yang ada yaitu biaya langganan pulsa untuk sms gateway sebesar Rp96 juta,” tutur Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Kesetjenan DPR Adil Rusli, saat dikonfirmasi.

Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi lantas menjelaskan, yang dimaksud pulsa oleh FITRA sebetulnya adalah tunjangan komunikasi. Menurutnya, dalam hal ini FITRA memang sedikit melenceng dalam melakukan penafsiran. “Itu kelemahan kami dalam (melakukan) penafsiran,” aku Uchok.

Lantaran hal itulah, kata Johnson, Setjen DPR membulatkan tekad untuk mengambil langkah hukum terhadap FITRA. “Kami sebagai pengelola anggaran DPR, ingin meluruskan pemberitaan yang tidak benar itu. Tidak ada uang pulsa seperti yang disebut FITRA,” ujar Johnson. Ia menyatakan, LSM seharusnya menggunakan cara-cara santun dan beretika dalam memberikan kritik membangun kepada DPR.

“Kalau niatnya mau mengkritik, seharusnya datang ke DPR, lantas klarifikasi data terlebih dahulu. Kalau penafsiran tidak benar, kan bisa mengarah pada fitnah,” tutur Johnson. Ia menekankan, Setjen DPR jelas keberatan dengan pemberitaan yang menyimpang itu, karena hal itu berpotensi membangun persepsi publik bahwa DPR telah melakukan kebohongan terkait soal anggaran.

“Anggaran DPR itu bukan untuk ditafsir, dan tafsir harus bisa dibuktikan kebenarannya,” tegas Johnson. Ia menekankan, FITRA sebagai pihak yang telah berbicara soal anggaran pulsa untuk anggota dewan, harus bisa membuktikan apa yang telah dibicarakannya. “Jangan asal kritik,” kata Johnson. Demikian catatan online Blogger pontianak yang berjudul Kepala Biro Hukum Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR Johnson Karo.
READ MORE ~>> Kepala Biro Hukum Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR Johnson Karo

10.36

Wakil Ketua DPRD Palopo Amiruddin Alwi

Wakil Ketua DPRD Palopo Amiruddin Alwi menyatakan siap maju bertarung di Musyawarah Cabang (Muscab) Demokrat Palopo yang rencananya digelar 19 Juni mendatang. Dia menyatakan siap bertarung dengan Hidayat Nurthalib yang disebut-sebut mendapat dukungan dari DPD Demokrat Sulsel. “Sebagai kader Demokrat, saya siap bertarung karena saya memahami partai ini. Apalagi Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin mempersilakan semua kader untuk maju,”ujar Amiruddin kemarin.

Sementara itu, Ketua Biro Demokrat Kota Palopo Hidayat Nurthalib menepis rumor bahwa muscab ditunda karena dirinya disiapkan DPD untuk memimpin Demokrat Palopo. “Tidak ada kandidat yang dipaksakan untuk memimpin. DPD memberikan ruang dan peluang yang sama untuk memimpin partai ini,” tegas Nurthalib kemarin.

Sementara itu, DPD Partai Demokrat Sulsel kembali membuka pendaftaran calon ketua. Informasi yang beredar,sejumlah tokoh saat ini melakukan komunikasipolitik, antaralain Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng dan Wirawan Azis Ikhsan (mantan calon wali kota Palopo). “Pendaftaran tetap terbuka kepada siapa pun yang ingin menjadi kandidat ketua,”tutur Ketua Divisi Komunikasi Publik Daerah DPD Demokrat Sulsel Syamsu Rizal, kemarin. Demikian catatan online Blogger Pontianak tentang Wakil Ketua DPRD Palopo Amiruddin Alwi.
READ MORE ~>> Wakil Ketua DPRD Palopo Amiruddin Alwi